Iklan

https://www.prigelnews.com/html

Surat terbuka untuk Menkopolhukam RI, pak Jaksa Agung RI

Senin, 20 September 2021, September 20, 2021 WIB Last Updated 2021-09-21T01:31:12Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Prigelnews.com, Sidoarjo - JPU Sidoarjo menerima berkas BAP limpahan dari penyidik polres Sidoarjo, JPU tidak meneliti dengan benar, terbukti korban tidak di BAP dan pelapor atasnama Lembaga Pengadilan Negeri Sidoarjo bisa dinyatakan lengkap P-21, Penyidik dan JPU tidak menghormati putusan MK

Penegak hukum seperti demikian membahayakan masyarakat, aparat ingin memaksakan kehendak diluar ketentuan hukum, melampaui wewenang yg diatur KUHAP

Video berikut ini merupakan bukti penolakan kami dalam sidang perkara pidana dagelan terhadap UU ITE psl 27 ayat 3 atas laporan ketua Lembaga yg sudah dianulir MK No: 50/PUU- VI/2008, korban tidak di BAP padahal presiden SBY saja melapor pidana ke Polda tidak diwakili, padahal beliau masih menjabat Presiden RI, 

KUHPidana BAB I menyatakan 
Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang- UndanganPasal 1 ayat (1) berbunyi ; Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada (asas legalitas), demikian halnya dengan Pasal 6 ayat (1)  UU No 48 Thun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menerangkan bahwa ; “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali UU menentukan lain”

Kalau negara hukum sesuai psl 1 ayat 3 UUD 45 maka semua harus tunduk sesuai ketentuan tidak terkecuali hakim

Saya pengacara guntual laremba aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran akan terus menolak penerapan hukum yg menyimpang. (Red)
Komentar

Tampilkan

Terkini